Swasta Didorong Terapkan Keppres 80/2003

JAKARTA – Kalangan swasta didorong untuk mengikuti jejak lembaga pemerintah menerapkan keputusan persiden (Keppres) 80/2003 tentang, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Langkah itu akan meningkatkan daya saing usaha di Indonesia serta menghindari terciptanya gurita perekonomian, yakni perekonomian hanya dikuasai oleh sekelompok masyarakat saja,” kata Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo pada koferensi pers, di Jakarta Senin (16/3).

Kebijakan itu diyakini dapat mengefektifkan penggunaan aggaran pemerintah maupun masyarakat, sehingga bisa menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik. Saat ini, kata Agus, pemerintah menyiapkan landasan hukum yang lebih kuat, pengganti Keppres 80/2003, untuk mendorong efektivitas penerapan aturan itu.

Menurut dia, setidaknya ada dua alasan yang mendorong keppres 80/2003 perlu diganti. Pertama, Keppres tersebut dinilai kurang tepat bila digunakan untuk mempersalahkan atau meminta pertanggungjawaban seseorang secara pidana. Sebab, Keppres tersebut tidak  memuat sanksi pidan. Kedua Keppres itu lebih banyak mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, sehingga kurang memperhatikan kondisi pengadaan barang dan jasa di tinggkat daerah.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Indef Ikhsan Modjo menilai positif usulan LKPP mendorong swasta menerapkan aturan pengadaan barang dan jasa, seperti dilakukan lembaga pemerintah. “Bagus, saya aetuju, itu seharusnya diikutkan dalan undang-undang Perseroan Terbatas (PT) atau peraturan pemerintah, supaya ada stick and carrotnya,” paparnya.

Sedangkan Sekretaris Menteri Negara PPN/Sestama Bappenas Syahrial Loetan pesimistis usulan LKPP dapat diterapkan. “kalau itu memang bisa diberlakukan, kami setuju saja. Tetapi kami harus mengakui, untuk melakukan hal itu tidaklah mudah.Bahkan saya sendiri cenderung pesimistis ini bisa berjalan,” ungkapnya.

Di sis lain, ketua Umum Himpunan P[engusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa menuturkan, pengaturan yang adil terkait pengadaan barang dan jasa bisa diberlakukan untuk swasta, sepanjang tidak memicu kekakuan dalam berbisnis. “Jangan sampai pengaturan itu justru menghambat kreatifitas bisnis, bahkan mengakibatkan terjadinya perlambatan perekonomian,” ujar dia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s