LKPP: e- Procurement Minimalkan KKN di Sektor Pengadaan

Jakarta, 11 Mei 2009. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP saat ini tengah giat melaksanakan proses inisiasi implementasi pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement). Program yang dirintis sejak pertengahan Tahun 2008 ini telah berhasil mengimplementasikan pelaksanaan e-procurement di 25 instansi serta 72 instansi dalam tahap inisiasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Sistem Informasi – LKPP Prof. Himawan Adinegoro menyatakan pelaksanaan e-procurement ini merupakan transformasi mekanisme pengadaaan nasional melalui lelang secara manual. “Lelang manual sarat dengan berbagai kelemahan yang dimanfaatkan baik itu oleh oknum panitia lelang maupun oleh penyedia. Seperti, timbulnya kondisi pasar pengadaan yang bersifat tertutup dan tekotak-kotak, sehingga pengadaan hanya bisa dilaksanakan oleh pengguna sert penyedia yang terbatas,” jelasnya.

Menurutnya, penerapan e-procurement dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini memberikan banyak keuntungan baik dari sisi pengguna maupun sisi penyedia barang dan jasa. “Dari sisi penyedia, banyak biaya yang dapat dihemat seperti biaya transportasi, akomodasi dan konsolidasi demikian pula biaya cetak dokumen bisa diminimalkan, sehingga penyedia dapat memiliki ruang yang cukup untuk melakukan optimasi penurunan nilai jual barang dan jasa mereka. Dari sisi pengguna, karena sifatnya yang tanpa batas, dapat diperoleh iklim persaingan antar penyedia yang lebih adil dan berkualitas. Pengguna memiliki lebih banyak pilihan serta mendapatkan penawaran yang lebih murah dengan kualitas lebih baik,” paparnya. Selain itu penerapan e-procurement mampu mengurangi terjadinya praktek KKN karena sifatnya yang antara lain transparan, konsisten, rigid dan akuntabel.

Lebih jauh dijelaskan oleh Prof. Himawan bahwa pasar pengadaan yang besar dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari diterapkannya sistem e-procurement. “Kami menyebutnya satu pasar pengadaan nasional – pasar yang besar memungkinkan banyak pelaku usaha melakukan aktifitas di dalamnya, sehingga tingkat persaingan antar pedagang menjadi tinggi. Dampak positifnya adalah peningkatan kualitas dan peningkatan efisiensi harga,” tambahnya.

E-procurement yang dikembangkan pada tahun 2008 oleh Bappenas (sebelum LKPP terbentuk) bekerjasama dengan USAID ini memakai sistem aplikasi open source, free license, free of charge dan full support. “Strategi implementasinya tersebar dan mandiri mulai dari pemerintah pusat dan daerah dengan pembentukan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) oleh masing-masing instansi yang bersangkutan,” tegasnya.

Pilot projectnya dilaksanakan di lima wilayah yaitu : Jabar, Jatim, Gorontalo, Kalteng dan Sumbar dilanjutkan di tiga wilayah Kepulauan Riau, DIY dan Kota Makassar, hasil kerjasama Bappenas dan Partnership. Sampai saat ini kurang lebih 72 institusi yang tengah melakukan inisias implementasi e- procurement terdiri dari departemen, propinsi, kabupaten, kota dan universitas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s