LKPP ROAD SHOW DRAFT FINALISASI KEPPRES 80/2003 KE DAERAH

Jakarta, 01 Oktober 2009, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan roadshow Seminar Regional Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden pengganti Keppres No.80 Tahun 2003. Seminar akan dilaksanakan selama bulan Oktober di sepuluh lokasi, yaitu: Bandung, Surabaya, Medan, Bogor, Mataram, Makassar, Semarang, Manado dan Jayapura.

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP – Agus Prabowo mengatakan, Seminar Regional ini memiliki agenda tunggal, yaitu membahas Rancangan Peraturan Presiden yang akan menggantikan Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Dalam kesempatan ini Pemerintah cq. LKPP akan menjelaskan substansi perbedaan prinsip antara Keppres 80/2003 dengan Rancangan Perpres penggantinya; dan dalam waktu bersamaan juga ingin memperoleh masukan dan saran untuk langkah perbaikan selanjutnya,” paparnya.

Menurutnya seluruh rangkaian seminar regional ini dimaksudkan juga sebagai bentuk konsultasi publik terhadap perubahan kebijakan yang akan diterapkan pemerintah terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. “Pada saatnya nanti, apabila masukan dan pembahasan telah dianggap memadai, maka kami akan menyempurnakan kembali Rancangan Perpres dimaksud dan mengajukannya ke Presiden RI untuk disahkan sebagai aturan yang baru, ”jelasnya.

Ditambahkannya pula, bahwa untuk mencapai tujuan itu, LKPP akan mengadakan Seminar Regional semacam ini secara paralel di 10 (sepuluh) wilayah lain di seluruh Indonesia. Jadwal selengkapnya adalah sebagai berikut :

  • 5 – 6 Oktober di Kota Bandung dan Surabaya;
  • 7 – 8 Oktober di Kota Medan, Bogor dan Mataram;
  • 15 – 16 Oktober di Kota Makassar;
  • 20 – 21 Oktober di Kota Semarang, Manado dan Jayapura

Acara ini akan dilanjutkan dengan beberapa Seminar Nasional di Jakarta yang melibatkan perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga maupun donor/kreditor internasional yang bekerja di Indonesia.

Sekilas tentang Revisi Keppres 80/2003

Keppres 80/2003 merupakan “pedoman” yang mengatur tata cara dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan dana publik, berupa APBN dan APBD, dan berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia.

Keppres 80/2003, sejak disahkan enam tahun yang lalu, telah mengalami perubahan sebanyak tujuh kali walaupun perubahannya tidak substansial karena sifatnya hanya menyesuaikan diri dengan dinamika dan tuntutan spesifik yang berkembang selama kurun waktu 2003-2007, seperti adanya Pilkada, penyesuaian istilah karena keluarnya UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan kebutuhan mendesak untuk rekonstruksi Aceh-Nias pasca tsunami 2005. Revisi yang akan dilakukan kali ini berbeda dengan yang sebelumnya, karena bersifat lebih komprehensif menyangkut perubahan struktur maupun substansi pengaturannya. Dengan demikian, bolehlah dikatakan bahwa akan lahir  “aturan baru” tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip good governance yang telah dianut oleh Keppres 80/2003, seperti: efisien dan efektif, terbuka dan bersaing, transparan dan akuntabel.

Revisi tersebut dilatarbelakangi beberapa pertimbangan, antara lain karena semakin berkembangnya praktik demokrasi dan otonomi daerah yang perlu disikapi dengan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Pengguna Anggaran, baik di Pusat maupun di Daerah. Selain itu, berkembangnya teknologi informasi dan transaksi elektronik telah dan akan mengubah praktik bisnis di kalangan masyarakat luas, dan ini harus kita sikapi dengan aturan-aturan yang mendorong pelaksanaan E-Procurement atau pengadaan secara elektronik. Perubahan lingkungan internasional juga ikut mempengaruhi, seperti adanya Paris Declaration 2005 dan Jakarta Committment 2009 dimana pengadaan yang berasal dari pinjaman maupun hibah luar negeri dilaksanakan dengan aturan negara setempat. Semangat ini harus kita respons dengan berbagai aturan baru yang semakin mengikuti atau setara dengan best practices yang berlaku secara internasional pula.

Apabila dibandingkan Keppres 80/2003 yang berlaku sekarang dengan Rancangan Perpres yang sebentar lagi akan kita bahas bersama, maka akan dijumpai sekitar 30 butir perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu secara prinsipiil dapat dikelompokkan ke dalam empat pokok bahasan.

Yang pertama menyangkut ruang lingkup; Pengadaan yang akan diatur tidak hanya yang bersumber dari APBN dan APBD saja, tetapi juga yang berasal dari hibah maupun pinjaman luar negeri. Selain itu, tata cara pengadaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perpres akan diuraikan dalam dua set dokumen pendukung, berupa Tata Cara Pelaksanaan dan Standar Dokumen Pengadaan yang formatnya user friendly, untuk memudahkan pengguna maupun penyedia barang/jasa. Kedua dokumen pendukung ini akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala LKPP, sehingga mudah disesuaikan apabila diperlukan perubahan administrasi maupun teknis operasional, dengan tetap berpedoman pada substansi pengaturan di dalam Perpres.

Yang kedua menyangkut perubahan organisasi pengadaan; Dari berbagai masukan dan telaah yang kami lakukan, tugas dan tanggung jawab PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen selama ini dianggap terlalu berat, mulai dari tahap perencanaan pengadaan, penetapan hasil pelelangan, dan harus bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan yang dilaksanakannya. Dalam Rancangan Perpres yang baru, tugas dan tanggung jawab pengadaan akan didistribusikan kepada tiga pihak utama sesuai dengan kewenangannya, yaitu: Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) sebagai penanggung jawab utama; PPK sebagai pejabat struktural yang diberi kuasa oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan; dan Panitia/atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diberi kuasa oleh PA/KPA untuk melaksanakan pelelangan atau seleksi termasuk mengesahkan/menetapkan hasil pelelangannya.

Yang ketiga menyangkut perbedaan atau penambahan aturan; Perubahan dimaksud pada prinsipnya diarahkan untuk mempercepat proses pengadaan, mendelegasikan kewenangan ke Pengguna Anggaran, mengurangi barrier to entry, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Beberapa contoh yang bisa disebut antara lain: besaran nilai untuk penunjukan langsung diusulkan untuk berubah, dari 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah; penghapusan jaminan penawaran; jaminan pelaksanaan harus dari bank umum; total harga perkiraan sendiri (HPS) harus diumumkan secara terbuka; wajib melaksanakan E-Procurement mulai tahun 2011; mengurangi preferensi harga; pengaturan khusus untuk alutsista TNI dan almatsus Polri; pengaturan khusus untuk pengadaan di luar negeri; dan lain sebagainya.

Yang keempat menyangkut klarifikasi terhadap ketentuan-ketentuan yang selama ini sering ditafsirkan terlalu luas atau bahkan membingungkan; Antara lain, tentang besaran uang muka; keadaan kahar (force majeur); sanggah dan sanggah banding; klausul penyesuaian harga (price adjustment) yang sering dianggap sebagai ketentuan tentang eskalasi; dan lain sebagainya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s