Menneg PPN /Kepala Bappenas Melakukan Kunjungan kerja ke LKPP

dikutip dari : http://www.lkpp.go.id/v2/highlight-detail.php?id=3797564750

Jakarta, 4 November 2009,  Menteri  Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Meneg PPN – Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida Alisyahbana beserta jajaran pimpinan bappenas melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah LKPP. Kunjungan diterima oleh  Kepala LKPP Dr. Ir. Roestam Sjarief M.N.R.M beserta jajaran pimpinan eselon 1 dan 2 LKPP.

Dalam paparannya Kepala LKPP banyak mengulas tentang pentingnya pengadaaan barang/jasa pemerintah yang ditunjukkan dengan tingginya porsi APBN melalui pengadaan barang/jasa yang mencapai lebih dari 30 persen atau sekitar 6 persen dari PDB (ini baru APBN belum termasuk APBD). “Artinya belanja barang/jasa pemerintah memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dan sumberdaya yang akan di masyarakatkan, ”jelasnya.

Menurutnya, sistem pengadaan barang/jasa yang efisien dan efektif akan menjamin diperolehnya value for money dari setiap rupiah yang dibelanjakan, sehingga akan lebih banyak infrastruktur ekonomi dan sosial yang dapat dibangun serta meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada rakyat. “ Namun demikian , inefisiensi dalam proses pengadaan masih sering terjadi antara lain akibat rendahnya kapabilitas dan kompetensi pengelola pengadaan, regulasi yang masih multi-tafsir, tidak adanya perencanaan pengadaan, ”paparnya.

Dalam kesempatan ini pula, Kepala LKPP menjelaskan beberapa permasalahaan di bidang pengadaan barang/jasa yaitu: Proses pengadaan yang idealnya paling tidak dimulai sejak keluarnya DIPA pada prakteknya seringkali baru dimulai pada triwulan kedua, proses pengadaan berlarut-larut karena sering terjadi proses/sanggahan yang berimpikasi pada proses hukum, penyerapan anggaran sampai dengan pertengahan tahun biasanya a selalu dibawah 30 persen ( pada akhir semester 2007, 2008 dan 2009 berturut-turut hanya sekitar 28 persen) akibatnya sampai akhir tahun anggaran kemampuan K/L untuk menyerap anggaran masih relatif rendah, sehingga selalu terdapat sisa lebih pelaksanaan anggaran (SILPA) yang cukup besar, persaingan dalam tender barang/jasa pemerintah rendah akibat masih terjadinya kolusi dan kartel dari pihak penyedia barang/jasa, kasus pelanggaran terhadap persaingan usaha yang ditangani KPPU menunjukkan bahwa sebagian besar adalah terkait dengan tender barang/jasa pemerintah, serta  masih terjadinya  praktek ‘premanisme’ oleh peserta tender untuk menghambat keikutsertaan penyedia yang lain dalam rangka mengurangi persaingan. “Permasalahan-permasalahan tersebut kami upayakan untuk dapat diselesaikan melalui draft revisi Keppres 80/2003, ”tegasnya.

Dalam arahannya,  Menneg PPN/Kepala Bappenas   menegaskan pentingnya sinkronisasi program kerja LKPP dengan program kerja pemerintah  yang menitikberatkan pembangunan ekonomi di sektor  industri termasuk inustri kecil dan kreatif, budaya maupun pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi. “Untuk agenda draft revisi Keppres 80/2003 akan kita masukkan dalam prioritas 100 hari   Agenda Pemerintah, juga  untuk Rancangan Undang-Undang Pengadaan kita akan lihat kemungkinannya untuk dimasukkan dalam prioritas 1 tahun  Agenda Pemerintah .”ungkapnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s