Dasar Hukum dan Kebijakan E-Procurement Denpasar Kota

Dasar Hukum dan Kebijakan

  • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara No. 4843;
  • Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  • Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  • Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (Diktum Kesebelas Angka 1);
  • Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009;
  • Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik;
  • Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering
  • Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  • Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan sistem E-Purchasing;
  • Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  • Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-TENDERING;
  • Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  • Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing.

Pelaksanaan e-Procurement Denpasar Kota didukung pula dengan dikeluarkannya:

  • Nota Kesepahaman Bersama Nomor : NKB.001/M.PPN/01/2008 (Nomor: 188.45/1/HK/2008) Antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Pemerintah Kota Denpasar Tentang Kerjasama Implementasi Sistem Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) Nasional Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;
  • Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Pemerintah Kota Denpasar;
  • Peraturan Walikota Denpasar No. 2 Tahun 2014 Tentang Tugas dan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Denpasar;
  • Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/75/HK/2016 Tentang Pembentukan Tim E-Procurement  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2016.

Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Pelaksanaan e-procurement diharapkan terjadi sistem pengadaan yang transparan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat sehingga didapatkan barang/jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif sesuai dengan ketentuan prosedur pengadaan yang berlaku.